Dari Racun Tikus ke Istana
Oleh: Tim DataAksi
[Tulisan diinspirasi dari Kuliah Umum Menteri Pertanian AAS di Pinisi UNM, 3 Juni 2026]
Bayangkan seorang anak petani dari Bone, Sulawesi Selatan, yang frustrasi melihat sawah tetangganya habis dimakan hama. Alih-alih mengeluh, ia masuk ke laboratorium, meracik formula, dan melahirkan sebuah solusi sederhana yang mengubah nasib ribuan petani: "Tiran 58PS" (Tikus Diracun Amran). Itulah awal mula legenda Andi Amran Sulaiman (ASS). Sebuah kisah underdog yang klasik dan inspiratif. Dari seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Hasanuddin, ia naik kelas menjadi eksekutif PTPN XIV, lalu menjadi inovator dengan lima hak paten, dan akhirnya membangun kerajaan bisnis Tiran Group. Ketika Presiden Joko Widodo memanggilnya pada 2014, dan kemudian Presiden Prabowo Subianto memanggilnya kembali pada 2023, banyak yang percaya: inilah saatnya seorang "anak tani" yang paham betul aroma tanah dan keringat petani, duduk di kursi empuk Kementerian Pertanian.
Mimpinya terdengar mulia: mengubah Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, mencapai swasembada beras, jagung, kedelai, dan gula. Pidato-pidatonya berapi-api, menjanjikan kemandirian dan kedaulatan di atas piring makan 280 juta rakyat Indonesia. Namun, seperti halnya setiap narasi besar di negeri ini, ada celah di mana realitas dan retorika kerap bertabrakan. Dan di balik gemerlap klaim "swasembada", terselip sebuah paradoks yang makin hari makin sulit diabaikan: benang merah antara kebijakan publik dan kepentingan bisnis keluarga.
Retaknya Narasi "Nol Impor"
Mari kita bicara data, karena data adalah antidot terbaik terhadap euforia retorika. Pemerintah, dengan lantang, kerap menggemakan narasi bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras dan menghentikan impor. Namun, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bercerita lain. Sepanjang tahun 2025, keran impor beras tetap terbuka. Mulai dari puluhan ribu ton di awal tahun, hingga akumulasi yang menembus ratusan ribu ton dengan nilai triliunan rupiah.
Di sinilah letak sesat pikir yang berbahaya. Ketika produksi domestik diklaim melonjak, tetapi impor tetap terjadi, publik dihadapkan pada apa yang dalam logika disebut cherry-picking (memilih data yang menguntungkan saja) atau pergeseran definisi (moving the goalpost). Swasembada seolah diubah maknanya: bukan lagi tentang "mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara total", melainkan "masih impor, tapi kita sebut saja swasembada agar terlihat berhasil."
Kritik ini bukan berarti menafikan kerja keras di lapangan. Cuaca yang baik atau program yang berjalan memang bisa mendongkrak produksi. Tetapi, mengklaim kemenangan mutlak di atas data yang ambivalen hanya akan mengikis kepercayaan publik.
Gajah di Pelupuk Mata: Haji Isam dan JARR
Namun, keraguan terhadap data impor hanyalah permukaan dari gunung es yang jauh lebih besar. Pertanyaan yang sesungguhnya, dan yang paling tidak nyaman untuk dijawab, adalah: Cui bono? (Siapa yang diuntungkan?) Untuk menjawabnya, kita harus menoleh ke Batulicin, Kalimantan Selatan, dan sebuah nama yang sangat akrab di telinga Amran Sulaiman: Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam.
Haji Isam adalah sosok "Crazy Rich" yang membangun Jhonlin Group menjadi konglomerasi raksasa, mulai dari tambang batu bara, pelayaran, hingga perkebunan kelapa sawit. Yang membuat dinamika ini menjadi bahan perbincangan serius bukan hanya karena keduanya adalah sepupu, melainkan karena jejak profesional Amran yang tumpang tindih dengan bisnis keluarga tersebut.
Sebelum kembali ke kursi menteri pada 2023, Amran Sulaiman pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), emiten kelapa sawit yang merupakan bagian dari Jhonlin Group. Ia baru mundur dari posisi tersebut pada 2021. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance), ini adalah lampu kuning yang berkedip sangat terang. Fenomena ini dikenal sebagai revolving door (pintu putar), di mana seorang pejabat bergerak lincah antara sektor regulator (pemerintah) dan sektor yang diatur (swasta).
Kecurigaan ini makin menguat ketika kita melihat bagaimana kebijakan dieksekusi. Pada Agustus 2024, saat program strategis nasional biodiesel B-50 digulirkan, di manakah acara soft launching itu dilakukan? Bukan di kantor kementerian, bukan di lahan petani plasma, melainkan di pabrik PT Jhonlin Agro Raya Tbk di Batulicin. Dalam acara itu, sang Menteri dengan bangga memuji perusahaan sepupunya sendiri sebagai "pelopor implementasi B-50 di Indonesia". Pasar pun tidak bodoh. Ketika kabar pelantikan Amran sebagai Menteri Pertanian beredar pada Oktober 2023, saham JARR di Bursa Efek Indonesia langsung meroket. Investor tahu betul bahwa "pelindung" di puncak kekuasaan kini memiliki darah yang sama dengan pemilik perusahaan.
Kontroversi Tambahan, Benang Merah JARR dan Kebijakan Pangan
Apakah Swasembada Pangan Sekadar Alat Legitimasi Bisnis Keluarga?
Dengan adanya hubungan kekerabatan dan bisnis antara Amran Sulaiman dan Haji Isam, muncul pertanyaan kritis:
Apakah kebijakan pangan nasional — termasuk narasi swasembada — dirancang untuk:
Benar-benar mensejahterakan petani kecil?
Atau justru untuk melegitimasi ekspansi bisnis Jhonlin Group?
Indikasi yang Perlu Diwaspadai:
Fokus pada Sawit dan B-50: Program B-50 yang di-launching di JARR lebih menguntungkan konglomerasi sawit seperti Jhonlin Group daripada petani kecil.
Alih Fungsi Lahan: Jhonlin Group terus ekspansi perkebunan sawit, yang sering kali mengorbankan lahan pertanian pangan dan lahan masyarakat adat.
Konsentrasi Kepemilikan: Jika swasembada dicapai melalui kemitraan dengan korporasi besar seperti JARR, maka yang diuntungkan adalah pemegang modal, bukan petani kecil.
Proyek Multatuli Investigasi: Lembaga investigasi Project Multatuli menyoroti "nir-nurani di balik pencapaian B50" — di mana konglomerasi Jhonlin berjaya, sementara warga sekitar pabrik merana (projectmultatuli.org)
Uji Integritas di Persimpangan Jalan
Ketika seorang Menteri mempromosikan kebijakan yang secara langsung menguntungkan perusahaan tempat ia pernah menjadi Komisaris Utama, dan yang dimiliki oleh sepupunya, maka objektivitas kebijakan tersebut otomatis dipertanyakan. Apakah program B-50 ini benar-benar dirancang untuk kemandirian energi dan kesejahteraan petani sawit kecil? Ataukah ini adalah bentuk regulatory capture, di mana regulator akhirnya melayani kepentingan konglomerasi yang diaturnya?
Epilog: Warisan Apa yang Ingin Ditinggalkan?
AAS adalah seorang inovator sejati. Otak brilian yang menciptakan "Tiran" adalah aset bangsa yang langka. Kita membutuhkan lebih banyak teknokrat seperti dirinya yang paham masalah dari akar rumput, bukan sekadar politisi yang pandai bersandiwara.
Namun, kecerdasan teknis saja tidak cukup untuk memimpin sebuah kementerian strategis. Dibutuhkan integritas moral yang tak tergoyahkan untuk memisahkan urusan darah dan urusan negara.
Jika AAS ingin warisannya dikenang sebagai pahlawan ketahanan pangan, ia harus berani melakukan langkah yang tidak populer namun sangat diperlukan: mendivestasi seluruh kepentingan bisnisnya di JARR, membuka seluruh proses pengambilan kebijakan terkait Jhonlin Group kepada audit independen, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara jatuh ke tangan petani kecil, bukan hanya memperkaya neraca perusahaan keluarga.
Swasembada pangan yang sejati bukan diukur dari seberapa keras kita berteriak di atas podium, atau seberapa tinggi grafik saham emiten tertentu. Swasembada diukur dari seberapa adil sistem yang kita bangun, dan seberapa transparan kita dalam menjaga kepercayaan publik. Mimpi lumbung pangan dunia akan tetap menjadi ilusi, selama bayang-bayang konflik kepentingan masih menutupi cahaya keadilan di sektor pertanian kita.
Sumber:
Pencarian Berita menggunakan Google Dork
"Amran Sulaiman" site:go.id
"Amran Sulaiman" site:indonesia.go.id
"Amran Sulaiman" site:instagram.com
"Amran Sulaiman" site:twitter.com OR site:x.com
intitle:"Amran Sulaiman" AND (profil OR biografi)
"Amran Sulaiman" AND (menteri OR pejabat OR politik)
inurl:"amran-sulaiman" OR inurl:"amran_sulaiman"
(projectmultatuli.org)
(Stockbit.com)
